TRIBUNNEWS.COM – Pencurian kabel bawah laut masih kerap terjadi dan mengakibatkan pemilik kabel mengalami kerugian yang cukup besar akibat kabel putus, dan paling merugikan adalah terjadinya blackout di satu daerah akibat putusnya kabel tersebut, sehingga diperlukan pengawasan dan penataan kabel itu sendiri. Hal ini juga dapat diakibatkan oleh semakin tingginya peningkatan trafik kapal yang semakin tinggi.

Oleh karena itu Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melaksanakan workshop peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam pengamanan dan penataan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), di Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan menghasilkan solusi terbaik untuk pengamanan dan penataan instalasi kabel bawah laut dengan partisipasi aktif dari operator ataupun pemilik kabel bawah laut dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk peningkatan pegamanan dan penataan kabel bawah laut.

Direktur KPLP, Capt. Weku Frederik Karuntu dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian pada pasal 127 mengamanatkan bahwa kegiatan pemasangan kabel bawah laut, pipa bawah laut, bangunan dan/atau instalasi bawah laut menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah laut diatur dalam peraturan menteri nomor 40 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi Di Perairan.

“Kabel bawah laut merupakan infrastruktur penting sebagai penunjang perekonomian nasional yang cukup besar untuk meningkatkan devisa negara, sehingga perlu untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya sejalan dengan pembentukan tim nasional penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut,” ujarnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam melaksanakan pengamanan terhadap instalasi kabel di perairan antara lain dengan memberikan ketentuan teknis penempatan, pemendaman dan penandaan terhadap instalasi kabel tersebut dan telah dicantumkan pada surat izin membangun bangunan dan/atau instalasi di perairan yang diberikan kepada pemilik instalasi kabel laut di perairan meliputi teknis penempatan, pemendaman dan perlindungan terhadap kabel bawah laut.

“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan penandaan pada saat pra dan setelah selesai dibangun dengan pemasangan sarana bantu navigasi (SBNP), penetapan batas-batas zona keamanan dan keselamatan berlayar, pemberitaan melalui maklumat pelayaran dan berita pelaut indonesia dan disiarkan melalui stasiun radio pantai serta kajian analisa resiko (risk assesment) serta mitigasi teknis pengamanan dan proteksi bawah air dan pengawasan oleh pemilik kabel berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui syahbandar terdekat maupun pangkalan penjagaan laut dan pantai,” ujarnya.

Tujuan penataan kabel dan pipa bawah laut sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dalam bidang minyak dan gas bumi, serta kabel listrik dan telekomunikasi, Sistem Komunikasi Kabel Laut merupakan sarana untuk peningkatan telekomunikasi antar pulau maupun dunia merupakan hal yang sangat penting terutama yang melalui laut, dan pada saat penggelaran kabel tersebut penting untuk memperhatikan penempatan, pemendaman dan penandaan.

Pada saat pekerjaan penggelaran kabel laut dengan menggunakan kapal kerja yang memiliki spesifikasi khusus sesuai dengan ketentuan internasional, setelah penggelaran kabel dilaksanakan sangat diperlukan penggambaran kabel bawah laut di Peta Laut Indonesia sehingga dengan tergambarnya di Peta Laut Indonesia untuk memudahkan kapal-kapal yang berlayar sudah mengetahui akan keberadaan kabel laut dan akan meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dalam bernavigasi sehingga kebutuhan akan provider dapat menjangkau seluruh pelosok nusantara.

”Selain risiko pencurian kabel, semakin tingginya peningkatan trafik kapal yang semakin tinggi juga menjadi kendala terhadap keberadaan kabel apabila terjadi garukan jangkar, hal ini juga diakibatkan pada saat dilakukan penggelaran, pemilik atau operator kabel bawah laut tidak melaksanakan sesuai izin yang diterbitkan dan tidak melaksakan penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menginformasikan letak atau posisi kabel bawah lautnya menjadi faktor terjadinya kerusukan ataupun putusnya kabel akibat dari pergerakan kapal, yang tidak menginformasikan kepada kementerian/lembaga terkait,” ungkapnya.





Sumber Link : Tribunnews