Jangan komitmen-komitmen saja, jangan sampai PHP (Pemberi Harapan Palsu), jangan sampai janji tinggal janji, tapi harus jadi kontrak pengadaan barjas (barang dan jasa) pemerintah dan semua tercatat di e-Kontrak LKPP

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan BUMN, merealisasikan komitmen belanja produk dalam negeri menjadi kontrak.

Sesuai pertemuan business matching tahap I di Bali, lanjutnya, komitmen belanja pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta produk dalam negeri mencapai Rp483,2 triliun berdasarkan data per 24 April 2022.

“Jangan komitmen-komitmen saja, jangan sampai PHP (Pemberi Harapan Palsu), jangan sampai janji tinggal janji, tapi harus jadi kontrak pengadaan barjas (barang dan jasa) pemerintah dan semua tercatat di e-Kontrak LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” kata Menparekraf Sandiaga Uno pada acara puncak business matching tahap II yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, para pelaku usaha berkesempatan mengambil peluang ekonomi mengingat aksi afirmasi ini berpihak kepada pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dengan potensi transaksi Rp500 triliun dari pemerintah dan BUMN sebesar Rp420 triliun.

Baca juga: Pelaku UMKM bergairah sambut Program P3DN

Sebagai upaya Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), kehadiran Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang didukung kegiatan business matching diyakini bakal menciptakan dua juta lapangan kerja baru guna menambah pertumbuhan ekonomi di kisaran 1,7-2 persen.

“Ini tentunya harapan kita mendorong pertumbuhan ekonomi jika kita semua bekerja keras,” ungkap Menparekraf Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan pelaksanaan temu bisnis tahap II bisa mempercepat realisasi pengadaan barang maupun jasa.

Saat ini rencana umum pengadaan produk dalam negeri mencapai Rp483,2 triliun, namun realisasinya baru mencapai Rp96,2 triliun.

“Jadi bukan hanya komitmen, tapi kita butuh sekarang adalah pelaksanaannya kontraknya,” ucap Teten Masduki.

Baca juga: Pelaku UMKM bergairah sambut Program P3DN

Baca juga: Kemenperin optimalkan Program P3DN lewat “business matching” virtual

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2022



Sumber Link : Antara News